This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Saturday, September 22, 2018

Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendidirkan Bangunan

PELAYANAN DAN KEWENANGAN PENERBITAN IMB

  • Penerimaan berkas Permohonan IMB Rumah Tinggal, kecuali terletak di kompleks (Real Estat) adalah di Loket Pelayanan IMB, Seksi Perizinan Kecamatan, dan penerbitan IMB di Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat.
  • Penerimaan berkas dan proses penerbitan IMB Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Kompleks / Real Estat dan Bangunan Umum dengan ketinggian sampai dengan 8 lantai adalah di Suku Dinas Perizinan Bangunan Suku Dinas Kota Administrasi setempat.
  • Penerimaan berkas dan proses penerbitan IMB Bangunan Umum dengan ketinggian 9 lantai atau lebih, adalah di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.

 

I.  Permohonan IMB Rumah Tinggal

Tata Cara Pengajuan Permhonan IMB (IPM) Rumah Tinggal :

  • Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) Rumah Tinggal diajukan ke Loket Pelayanan IMB di Seksi Perizinan Bangunan Kecamatan setempat.
  • Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur No.129 Tahun 2012, tentang Pelayanan Bidang Perizinan Bangunan Gedung.
  • Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis serta diperiksa lapangan, maka petugas penilai akan menghitung besarnya retribusi IMB.
  • Penilai akan membuat Surat Perintah  Setor Retribusi IMB untuk Pemohon.
  • Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas Daerah di Kecamatan, dan akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS). 
  • Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket pelayanan IMB, maka berkas Permohonan IMB diproses untuk dikirim ke Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi.
  • Suku Dinas Perizinan memproses berkas PIMB untuk diterbitkan IMB.
  • IMB Rumah Tinggal yang telah diterbitkan dapat diambil oleh Pemohon di Loket Pelayanan IMB Kecamatan, dan Pemohon dapat membeli atau membuat sendiri Papan IMB (Papan Kuning) dengan diisi data-data bangunan dan IMB untuk dipasang di lokasi proyek.

 

Kelengkapan Persyaratan Permhononan IMB (PIMB) Rumah Tinggal :

  • Mengisi Formulir PIMB dan menandatangani (+cap perusahaan, bila pemohon a/n perusahaan/ pengembang), 1 set,
  • Fotocopy Akte Perusahaan (bila pemohon a/n perusahaan), 1 set,
  • Fotocopy KTP Pemilik tanah/ Pemohon, 1 lbr,
  • Fotocopy NPWP Pemohon, 1 lbr.
  • Fotocopy surat kepemilikan tanah, dapat  berupa sertifikat tanah dari BPN yang dilegalisir Notaris atau Kartu Kapling dari Pemerintah Daerah/ Pusat (yang dilegalisir Pemerintah Kotamadya/ Instansi Pusat penerbit Kartu Kapling) atau Girik dengan dilengkapi Surat Keterangan Lurah, 1 set,
  • Fotocopy Surat Tagihan dan Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan, 1 set,
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK) dari Suku Dinas Tata Ruang, 7 lbr,
  • Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), apabila pada lokasi dimaksud karena peruntukannya, disyaratkan RTLB, dari Suku Dinas Tata Ruang, 7 lbr,
  • Fotocopy SIPPT dari Gub. bila luas tanah 5.000 M2 atau lebih (spt : untuk Real Estat, dsb.), 1 set,
  • Gambar Rencana Arsitektur (khusus pada peruntukan Wbs dan WTm atau lokasi termasuk gol.Pemugaran,  gambar hrs di tandatangani Perencana pemilik SIPTB), 7 set,
  • Rekomendasi TPAK untuk perencanaan arsitektur bangunan, bila lokasi bangunan termasuk golongan pemugaran A/ B atau C (Menteng atau Kebayoran Baru), 1 set,
  • Perhitungan dan Gambar Rencana Konstruksi yang ditandatangani perencana konstruksi pemilik SIPTB (untuk bangunan bertingkat dengan bentang lebih dari 5 meter), 4 set.

 

Biaya Retribusi IMB :

  • Retribusi IMB Rumah Tinggal, dihitung berdasarkan Rumus Luas Bangunan x Indeks x Harga Satuan Retribusi,  sebagaimana diatur dalam Perda No.3 Tahun 2012, 
  • Pembayaran Retribusi Rmah Tinggal dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Seksi Pelayanan IMB Kecamatan  dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah.
  • Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka lembar untuk P2B diserahkan ke Loket Pelayanan IMB

Jangka Waktu Penyelesaian IMB Tempat Tinggal :

  • IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kotamadya setempat.
  • Penyelesaian IMB Rumah Tinggal, ditetapkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur No. 129 Tahun 2012,adalah 20 hari kerja.
  • IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Loket Pelayanan Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan.

 

Pelaksanaan Bangunan :

  • Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan.
  • Papan Kuning IMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di tempat yang mudah dilihat dari jalan.
  • Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.
  • Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB perubahan/ penambahan.
  • Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan dari petugas pengawasan Seksi P2B Kecamatan.

 

II.  Tata cara permohonan IMB Bangunan Umum (Non Rumah Tinggal) s/d 8 Lantai Dan Bangunan Rumah Tinggal Pemugaran Gol A, B atau Komplek Perumahan.

Tata Cara Permohonan IMB (IPMB) Bangunan Bukan Rumah Tinggal S/d 8 Lantai dan Bangunan Rumah Tinggal Pemugaran Gol A dan B atau Komplek Perumahan :

  • Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) Rumah Tinggal diajukan ke Loket Pelayanan IMB di Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi setempat.
  • Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam SK Gubernur No.76 Tahun 2000, tentang Tatacara permohonan IMB, IPB dan KMB di wilayah DKI Jakarta.
  • Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis serta diperiksa lapangan, maka petugas penilai akan menghitung besarnya retribusi IMB.
  • Penilai akan membuat Surat Perintah  Setor Retribusi IMB untuk Pemohon.
  • Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas Daerah di Kota Administrasi dan akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS).
  • Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket pelayanan IMB, maka berkas Permohonan IMB diproses untuk diterbitkan IMB oleh Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi.
  • IMB Rumah Tinggal Pemugaran dan Bangunan Umum yang telah diterbitkan dapat diambil oleh Pemohon di Loket Pelayanan IMB Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat dan Pemohon dapat membeli atau membuat sendiri Papan Kuning dengan diisi data-data bangunan dan IMB untuk dipasang di lokasi proyek.

 

Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB :

  • Mengisi Formulir PIMB dan menandatangani (+cap perusahaan/instansi, bila pemohon adalah Badan Hukum),
  • Fotcopy Akte Pendirian Perusahaan (bila pemohon adalah perusahaan),
  • Fotocopy KTP Pemohon,
  • Fotocopy NPWP Pemohon,
  • Fotocopy Sertifikat Tanah, yang dilegalisir Notaris atau dilegalisir petugas loket setelah ditunjukkan aslinya.
  • Fotocopy SPT dan Bukti pembayaran PBB tahun berjalan.
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK) dari Dinas/ Suku Dinas Tata Ruang,
  • Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB/ Blokplan) dari Dinas/ Suku Dinas Tata Ruang,
  • Fotocopy SIPPT dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, apabila luas tanah daerah perencanaan 5.000 M2 atau lebih,
  • Gambar Rencana Arsitektur yang ditanda tangani Perencana/ Arsitek pemegang SIPTB,
  • Rekomendasi hasil persetujuan TPAK, apabila luas bangunan 1.500 M2 atau lebih,
  • Hasil Penyelidikan Tanah yang dibuat oleh Konsultan,
  • Perhitungan dan Gambar Rencana Struktur yang ditanda tangani oleh Perencana Struktur pemegang SIPTB,
  • Persetujuan Hasil Sidang TPKB, apabila ketinggian bangunan 8 lantai atau lebih dan atau bangunan dengan basement, atau bangunan dengan struktur khusus.
  • Gambar Rencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan, yang ditanda tangani oleh Perencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan pemegang SIPTB, yang meliputi bidang-bidang :

- Instalasi Listrik Arus Kuat,
- Instalasi Listrik Arus Lemah,
- Instalasi Proteksi thd Kebakaran,
- Instalasi Pemipaan (plumbing),
- Instalasi Transportasi dalam Gedung (Elevator/ Lift),
- Design Report. 

  • Persetujuan Hasil Sidang TPIB, apabila luas bangunan 800 M2 atau lebih atau bangunan tertentu yang memerlukan penilaian instalasi khusus.
  • Rekomendasi UKL/UPL dari BPLHD apabila luas bangunan 2.000 sampai dengan 15.000 M2, atau Rekomendasi AMDAL apabila luas bangunan lebih dari 15.000 M2.
  • Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas Pelaksanaan Bangunan dari Pemilik Bangunan.
  • Surat Kuasa Pengurusan dari Pemilik/ Pemohon kepada yang mengurus (bila pengurusan oleh bukan pemilik/pemohon).

 

Biaya Pelaksanaan Bangunan :

  • Retribusi IMB Rumah Tinggal, dihitung berdasarkan Luas Bangunan dan Harga Satuan Jenis Bangunan (Bangunan Usaha/ Bang.Sosial/ Bang.Sementara) sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2006,
  • Retribusi IMB dihitung dengan rumus :  Luas total lantai bangunan x Harga Satuan.
  • Pembayaran Retribusi IMB dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Suku Dinas Perizinan Kota Admionistrasi dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah.
  • Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka lembar untuk P2B diserahkan ke Loket Pelayanan IMB

 

Jangka Waktu Penyelesaian IMB : 

  • IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kotamadya setempat.
  • Penyelesaian IMB Bukan Rumah Tinggal, sesuai ketentuan dalam SK Gubernur No. 85 Tahun 2006, pasal 11 adalah 14 hari kerja.
  • IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Loket Pelayanan Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan.

 

Pelaksanaan Bangunan : 

  • Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan.
  • Papan Kuning IMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di tempat yang mudah dilihat dari jalan.
  • Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.
  • Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB perubahan/ penambahan.
  • Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan dari petugas pengawasan Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi.

 

III.  Tata Cara Permohonan IMB Bangunan Umum (Non Rumah Tinggal) 9 Lantai Atau Lebih.

Tata Cara Pengajuan Permohonan IMB (PIMB)

  • Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) diajukan ke Loket Pelayanan IMB di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi DKI Jakarta.

  • Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam SK Gubernur No.76 Tahun 2000, tentang Tatacara permohonan IMB, IPB dan KMB di wilayah DKI Jakarta.

  • Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis lengkap, maka Gambar Rencana Arsitektur diajukan untuk disidangkan terlebih dahulu di TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota)

  • Setelah lulus sidang TPAK maka untuk proses IMB, akan diperiksa lapangan untuk mencek apakah bangunan sdh dilaksanakan atau belum,

  • Selanjutnya petugas penilai akan menghitung besarnya retribusi IMB.

  • Penilai akan membuat Surat Perintah  Setor Retribusi IMB untuk Pemohon.

  • Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas Daerah di Propinsi dan pemohon akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS). 

  • Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket pelayanan IMB, maka berkas Permohonan IMB diproses untuk diterbitkan IMB dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian teknis Struktur oleh Sidang TPKB (Tim Penasehat Konstruksi Bangunan) dan teknis Instalasi serta Perlengkapan Bangunan oleh TPIB (Tim Penasehat Instalasi Bangunan).

  • Setelah teknis lulus dinilai oleh TPKB dan TPIB maka IMB diproses perbal untuk penerbitannya.

  • IMB yang telah diterbitkan dapat diambil oleh Pemohon di Loket Pelayanan IMB Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat dan Pemohon dapat membeli atau membuat sendiri Papan Kuning dengan diisi data-data bangunan dan IMB untuk dipasang di lokasi proyek.

 

Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB

  • Mengisi Formulir PIMB dan menandatangani (+cap perusahaan/instansi, bila pemohon adalah Badan Hukum),
  • Fotcopy Akte Pendirian Perusahaan (bila pemohon adalah perusahaan),
  • Fotocopy KTP Pemohon,
  • Fotocopy NPWP Pemohon,
  • Fotocopy Sertifikat Tanah, yang dilegalisir Notaris atau dilegalisir petugas loket setelah ditunjukkan aslinya.
  • Fotocopy SPT dan Bukti pembayaran PBB tahun berjalan.
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK) dari Dinas/ Suku Dinas Tata Ruang,
  • Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB/ Blokplan) dari Dinas/ Suku Dinas Tata Ruang,
  • Fotocopy SIPPT dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, apabila luas tanah daerah perencanaan 5.000 M2 atau lebih,
  • Gambar Rencana Arsitektur yang ditanda tangani Perencana/ Arsitek pemegang SIPTB,
  • Rekomendasi hasil persetujuan TPAK, apabila luas bangunan 1.500 M2 atau lebih,
  • Hasil Penyelidikan Tanah yang dibuat oleh Konsultan,
  • Perhitungan dan Gambar Rencana Struktur yang ditanda tangani oleh Perencana Struktur pemegang SIPTB,
  • Persetujuan Hasil Sidang TPKB, apabila ketinggian bangunan 8 lantai atau lebih dan atau bangunan dengan basement, atau bangunan dengan struktur khusus.
  • Gambar Rencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan, yang ditanda tangani oleh Perencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan pemegang SIPTB, yang meliputi bidang-bidang :

- Instalasi Listrik Arus Kuat,
- Instalasi Listrik Arus Lemah,
- Instalasi Proteksi thd Kebakaran,
- Instalasi Pemipaan (plumbing),
- Instalasi Transportasi dalam Gedung (Elevator/ Lift),
- Design Report. 

  • Persetujuan Hasil Sidang TPIB, apabila luas bangunan 800 M2 atau lebih atau bangunan tertentu yang memerlukan penilaian instalasi khusus.
  • Rekomendasi UKL/UPL dari BPLHD apabila luas bangunan 2.000 sampai dengan 15.000 M2, atau Rekomendasi AMDAL apabila luas bangunan lebih dari 15.000 M2.
  • Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas Pelaksanaan Bangunan dari Pemilik Bangunan.
  • Surat Kuasa Pengurusan dari Pemilik/ Pemohon kepada yang mengurus (bila pengurusan oleh bukan pemilik/pemohon).

 

Biaya Retribusi IMB

  • Retribusi IMB, dihitung berdasarkan Luas Bangunan dan Harga Satuan Jenis Bangunan (Bangunan Usaha/ Bang.Sosial/ Bang.Industri, dsb) sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2006,
  • Retribusi IMB dihitung dengan rumus :  Luas total lantai bangunan x Harga Satuan.
  • Pembayaran Retribusi IMB dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Suku Dinas Perizinan Kota Admionistrasi dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah.
  • Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka lembar untuk P2B diserahkan ke Loket Pelayanan IMB

 

Jangka Waktu Penyelesaian IMB

  • IMB diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi DKI Jakarta.
  • Penyelesaian IMB, sesuai ketentuan dalam SK Gubernur No. 85 Tahun 2006, pasal 11 adalah 40 hari kerja.
  • IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Loket Pelayanan Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan.

 

Pelaksanaan Bangunan

  • Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan.
  • Papan Kuning IMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di tempat yang mudah dilihat dari jalan.
  • Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.
  • Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB perubahan/ penambahan.
  • Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan dari petugas pengawasan Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi.

Pengertian Dan Definisi

Untuk memudahkan pemahaman terhadap ketentuan dalam peraturan bangunan dan rencana kota, maka saya berusaha untuk memberikan pengertian / definisi berdasar kepada pasal pengertian yang terdapat dalam peraturan terkait maupun dalam bahasa bebas agar mudah dimengerti/ difahami.

1. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB dalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

2. IPB (Izin Penggunaan Bangunan) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum setelah bangunan selesai dilaksanakan sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan fungsi perlengkapan bangunan. 

3. KMB (Kelayakan Menggunakan Bangunan) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum setelah habis masa berlakunya IPB ( yaitu 5 tahun untuk bangunan Non Rumah Tinggal dan 10 tahun untuk bangunan Rumah Tinggal ) dan telah dilakukan pengkajian bangunan oleh konsultan pengkaji bangunan serta dinilai memenuhi persyaratan kelayakan untuk berfungsinya bangunan.

Catatan : IPB dan KMB saat ini telah digantikan dengan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Hal ini sesuai amanat dalam UU No.28 Tahun 2002 dan Perda No.7 Tahun 2010, serta Pergub No. .... tahun 2011.

4. Sertifikat Layak Fungs (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Bangunan Gedung yang telah dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapatdimanfaatkan.

5. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun-bangunan.

6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

7. Fungsi bangunan gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.

8. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

9. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

10. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

11. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan gedung dan lingkungannya tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

12. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

13. Izin Pelaku Teknis Bangunan yang selanjutnya disingkat IPTB adalah izin yang diberikan oleh Dinas kepada pelaku teknis bangunan gedung yang terdiri dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara, dan
pengkaji teknis bangunan gedung. 

14. Peruntukan adalah ketetapan guna fungsi ruang dalam lahan/lingkungan tertentu yang ditetapkan dalam rencana kota. Peruntukan lokasi ini menentukan jenis-jenis bangunan yang dapat didirikan pada lokasi tersebut.

15. Bangunan Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan belakang.

16. Bangunan Deret/ Rapat adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.

17. GSJ (Garis Sempadan Jalan) adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.

18. GSB (Garis Sempadan Bangunan) adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan kearah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.

19. Jarak Bebas Samping adalah ruang terbuka minimal pada sisi samping bangunan terhadap GSB dan batas perpetakan/ pekaranga, yang harus dipenuhi sesuai jenis peruntukan dalam rencana kota.

20. Jarak Bebas Belakang adalah ruang terbuka minimal pada sisi belakang bangunan terhadap batas pekarangan dengan panjang ruang tertentu, yang harus dipenuhi sesuai jenis peruntukan dalam rencana kota.

21. KDB (Koefisien Dasar Bangunan) adalah angka prosentase perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.

22. KLB (Koefisien Lantai Bangunan) adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.

23. Perpetakan atau Kapling adalah bidang tanah yang ditetapkan ukuran dan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota.

24. Daerah Perencanaan adalah bagian lahan/ pekarangan yang terletak dalam satuan perpetakan atau terletak didalam batas-batas perpetakan dan atau dibelakang GSJ.

25. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis bangunan yang dihitung dari dari permukaan tanah atau dari lantai dasar bangunan.

26. Bangunan Rendah adalah bangunan dengan ketinggian bangunan sampai dengan 4 lapis.

27. Bangunan Sedang adalah bangunan dengan ketinggian bangunan 5 sampai dengan 8 lapis.

28. Bangunan Tinggi adalah bangunan dengan ketinggian bangunan diatas 8 lapis.

29. Peruntukan Wisma adalah jenis peruntukan lokasi tanah/ lahan yang dapat didirikan bangunan untuk penggunaan rumah/ tempat tinggal. Jenis peruntukan Wisma dapat berupa jenis peruntukan :

      -  WBS (Wisma Besar, atau

      -  WSD (Wisma Sedang), atau

      -  WKC (Wisma Kecil), atau

      -  WTm (Wisma Taman), atau

      -  WFL (Wisma Flat),

      -  WSN (Wisma Susun), yang dapat didirikan Rumah Susun Murah, atau Apartemen, Condominium dengan ketinggian 4 lantai atau lebih sesuai batasan yang ditetapkan dan rencana kota.

30. Peruntukan Karya Pekantoran (Kkt) adalah jenis peruntukan tanah/ lokasi yang dapat didirikan bangunan Kantor/ Perkantoran atau sejenisnya.

31. Peruntukan Karya Perdagangan (Kpd) adalah jenis peruntukan tanah/ lokasi yang dapat didirikan bangunan Toko/ Pertokoan atau sejenisnya.

32. Banyak jenis-jenis peruntukan lain, seperti WKT (Wisma Kantor), WDG (Wisma Dagang), KIN (Karya Industri), KPG (Karya Pergudangan), SPD (Suka Sarana Pendidikan), SSK (Suka Sarana Kesehatan), SRO (Suka Rekreasi dan Olah Raga),PHT (Penyempurna Hijau Taman), dsb.

33. SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) adalah Surat Izin dari Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila kepemilikan tanah yang luasnya 5.000 M2 atau lebih.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sertifikat Laik Fungsi

 

I. JENIS PERIZINAN BANGUNAN.

Perizinan bangunan yang harus dimiliki pemilik bangunan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 2010, terdiri dari :

  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
  2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF),

 

II. PENGERTIAN :

 

  1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasar hasil pemeriksaan   kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat dapat dimanfaatkan.
  2. SLF harus dimiliki bangunan gedung, sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan/ digunakan. SLF diterbitkan dengan masa berlaku 5 Tahun untuk bangunan umum dan 10   Tahun untuk bangunan rumah tinggal.
  3. Sebelum masa berlaku SLF habis, maka harus diajukan kembali permohonan perpanjangan SLF, dengan dilengkapi laporan hasil pengkajian bangunan gedung (yang harus dibuat oleh pengkaji yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan/ IPTB)

 

III. KELENGKAPAN PERSYARATAN SLF setelah Bangunan Gedung selesai dilaksanakan. 

  • Berita acara telah selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai IMB.
  • Laporan Direksi Pengawas lengkap (1 set) yang terdiri dari :
    • Fotokopi Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas berikut Koordinator Direksi Pengawasnya ;
    • Fotokopi TDR/SIUJK Pemborong dan surat izin bekerja/SIPTB Direksi Pengawas ;
    • Laporan lengkap Direksi Pengawas sesuai tahapan kegiatan ;
    • Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB.
  • Fotocopy IMB (1 set) yang terdiri dari :
    •    Surat Keputusan IMB ;
    •    Keterangan dan Peta Rencana Kota lampiran IMB ;
    •    Gambar arsitektur lampiran IMB.
  • Untuk bangunan tinggi, selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s/d 3, harus dilengkapi juga dengan Rekomendasi dan Berita Acara dari Instansi terkait tentang hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan, yang meliputi :
    •    Instalasi Listrik Arus Kuat dan Pembangkit Listrik Cadangan/ Genset,
    •    Instalasi Kebakaran (system alarm, instalasi pemadaman api, hydran, dsb.)
    •    Instalasi Transportasi Dalam Gedung (Lift), Instalasi Tata Udara dalam Gedung (AC)
    •    4.4.  Instalasi Air Bersih (+Sumur Dalam) dan Buangan Air Kotor.
  • Foto bangunan, 
  • Foto perkuatan utk keamanan bangunan parkir (Penahan ban mobil, railing dan atau parapet.
  • Foto Sumur Resapan Air Hujan yang telah dilaksanakan disertai gambar SRAH, ukuran dan perhitungan kebutuhan dan pelaksanaannya.

 

 

 

 

 

 

IV.TATACARA / PROSES SLF untuk Bangunan Gedung Non Rumah Tinggal s/d 8 lantai.

  1. Pengajuan SLF dapat dilakukan setelah pelaksanaan bangunan gedung selesai keseluruhan dengan dilengkapi data-data kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut butir III diatas.
  2. Berkas yang telah lengkap diajukan ke Suku Dinas Perizinan Bangunan wilayah Kota Administrasi setempat.
  3. Setelah dinilai berkas lengkap, maka Suku Dinas akan mengirmkan berkas ke Suku dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan untuk pemeriksaan lapangan dan membuat laporan serta rekomendasi  kepada Suku Dinas Perizinan Bangunan untuk penerbitan SLF.
  4. Selanjutnya berkas diproses lanjut untuk penerbitan SLF.
  5. SLF yang sudah diterbitkan akan dikirim pemberitahuan kepada Pemilik untuk pengambilan SLF
  6. Pemilik atau kuasanya (dengan mkenunjukkan Surat Kuasa dari Pemilik) dapat mengambil SLF di Loket Pelayanan Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat.

Note : Untuk Bangunan Gedung Non Rumah Tinggal dengan ketinggian lebih dari 8 Lantai, maka Pengajuan Permohonan dan proses Penerbitan SLF adalah di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.

 

Perpanjangan SLF

 Perpanjangan SLF

 

PENGERTIAN

  • IMB atau izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan, setelah rencana bangunan memenuhi aspek teknis ketentuan peraturan bangunan dan memenuhi persyaratan rencana kota.
  • SLF atau Sertifikat Layak Fungsi adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap bangunan gedung yang telah selesai dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. 
  • Sebelum habis masa berlaku SLF (untuk bangunan non rumah tinggal 5 tahun dan untuk bangunan rumah tinggal 10 tahun), maka harus diajukan permohonan perpanjangan SLF untuk dapat dilanjutkan pemanfaatan bangunan gedungnya. Permohonan perpanjangan harus dilengkapi dengan hasil pengkajian bangunan gedung yang dilakukan oleh pengkaji bangunan gedung yang memilikiIzin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB).

 

TATACARA PERMOHONAN Perpanjangan SLF.

  • Ketentuan yang mengatur tentang hal tsb diatas adalah SK Gub.Prov.DKI Jakarta No..... Tahun 2010.
  • Untuk permohonan perpanjangan SLF, Pemilik / Pengelola bangunan wajib mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan yang tersedia, selambat-lambatnya 30 hari sebelum batas waktu SLF (yang berlaku 5 tahun).
  • Kelengkapan persyaratan untuk pengajuan Perpanjangan SLF adalah sbb :

- Fotocopy KTP Pemohon, sebanyak 1 lembar ;
- Fotocopy bukti kepemilikan tanah/ sertifikat tanah, sebanyak 1 set,
- Fotocopy IMB dan IPB/ KMB/ SLF terakhir) sebanyak 1 set, yang terdiri dari :

      1. SK IMB dan IPB/ KMB/ SLF ;
      2. Peta Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Blok Plan ( PetaTata Letak Bangunan)
      3. Gambar Arsitektur bangunan lampiran IMB ;

- Gambar Arsitektur Bangunan (As Build Drawing) kondisi terakhir / sesuai keadaan lapangan), sebanyak 4 set,
- Gambar Struktur Utama Bangunan, sebanyak 4 set,
- Gambar dan Kajian Pengaman Bangunan Parkir (bila ada bangunan parkir),
- Gambar Instalasi dan Perlengkapan Bangunan berupa diagram satu garis sesuai keadaan lapangan ;
- Foto bangunan dan bagian-bagian penting bangunan dan foto letak Sumur Resapan Air Hujan  sesuai keadaan lapangan ;
- Laporan hasil pemeliharaan bangunan sebanyak 3 set, yang dibuat oleh tenaga ahli (pemegang SIPTB/ Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan) dari unit/divisi pemeliharaan bangunan yang    bersangkutan, atau ;
- Laporan pengkajian teknis bangunan, sebanyak 3 set, yang dibuat oleh tenaga ahli (yang memiliki SIPTB) yang ditunjuk oleh Pemilik/Pengelola Bangunan,
- Laporan Pengkajian / Unit Pemelihara bangunan tersebut harus memuat : 

      1. Data Administrasi dan teknis bangunan ;
      2. Kelaikan bangunan dari bidang arsitektur, struktur dan instalasi / perlengkapan bangunan ;
      3. Hasil uji coba dan rekomendasi instansi terkait, untuk instalasi dan perlengkapannya bagi instalasi tertentu yang disyaratkan (spt. pemadam kebakaran, lift, dsb) ;
      4. Kesimpulan tentang tingkat kelaikan bangunan ;
      5. Usul perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan untuk kelaikan bangunan.
      6. Tambahan bagi laporan yang dibuat oleh unit/divisi pemelihara bangunan sendiri (butir g), perlu dilengkapi :
        1. Jadwal pemeliharaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan ;
        2. Laporan Hasil pemeliharaan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan (termasuk hasil perbaikan dan penggantian/penggantian yang pernah dilakukan) ;
  • Setelah semua kelengkapan persyaratan diatas lengkap, maka dapat diajukan permohonan Perpanjangan SLF.
  • Pengajuan Permohonan Perpanjangan SLF untuk Bangunan Gedung Non Rumah Tinggal sampai dengan 8 Lantai adalah ke Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi setempat, dan 

Untuk Bangunan Gedung Non Rumah Tinggal diatas 8 Lantai adalah ke Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.

Catatan :


1. Sesuai ketentuan yang berlaku maka setiap lokasi bangunan harus membuat Sumur Resapan Air Hujan, dengan perhitungan volume 1 M3 setiap 25 M2 luas bidang atap,
2. Untuk bangunan/gedung parkir harus dibuat kajian tentang parapet dan stopper pengamanan bangunan parkir.

 

Kewenangan Proses Izin (IMB/IPB DAN KMB)

Kewenangan Proses Izin (IMB/IPB DAN KMB)

Twitter Kami


Our Office :

PT Artha Ben Moro
Jl Dharma Putra 2 No 26 Arteri Pondok Indah Kebayoran Lama
Jakarta Selatan - Indonesia

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone : 021 41607055

Foto Flickr

Scroll to top